Pemko Medan Dinilai Tidak Serius Dalam Pengentasan Kemiskinan

Penulis : Julpadli Simamora,

Pengurus DPC GMNI Kota Medan

Gambar : Julpadli Simamora, Pengurus DPC GMNI Kota Medan. Pemko Medan Dinilai Tidak Serius Dalam Pengentasan Kemiskinan. Lidinews.com

Sumatera Utara, Medan, Lidinews.com - Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensial yang dialami seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang saat ini yang masih memiliki segudang permasalahan, salah satu permasalahan yang masih terus menerus terjadi adalah persoalan kesejahteraan masyarakatnya, yakni pengentasan kemiskinan. 

Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal pengentasan kemiskinan namun hingga saat ini belum juga berdampak secara signifikan, sehingga masih perlu kerjasama dari semua stakeholder untuk mencari solusi konkret untuk bisa menanggulangi kemiskinan yang ada. 

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang sampai saat ini masih mempunyai segudang permasalahan yang harus segera dituntaskan, termasuk juga permasalahan kemiskinan, sebab menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per maret tahun 2023 angka kemiskinan mencapai 8,0%, tentu angka tersebut bukan angka yang baik jika kita lihat dari berbagai sisi, salah satunya dari sisi anggaran yang sudah disediakan untuk penanggulangan kemiskinan dikota medan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan pada Pasal 10 disebutkan bahwa 10 (sepuluh) persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperuntukkan untuk penanggulangan kemiskinan.

Jika dilihat APBD kota medan pertahun 2023 mencapai kisaran 7 (tujuh) triliun,  dengan Pendapatan Asli Darerah (PAD) mencapai 3,5 triliun, jika 10 persen dari PAD yang ada berkisar 350 (tiga rastus lima puluh) miliar diperuntukkan untuk penanggulangan kemiskinan. Selain angka BPS  diatas tentu bisa juga kita lihat secara langsung betapa banyak nya masyarakat dikota medan yang tidak memiliki tempat tinggal, sehingga haarus tidur di pinggir jalan, dan lain sebagainya. 

Namun apa yang bisa kita lihat sekarang ini? percepatan, pengentasan dan pengendalian kemiskinan juga belum bisa dirasakan masyarakat secara signifikan. Sehingga menimbulkan pertanyaan dibenak kita, siapa yang salah dalam posisi ini? , apakah pemerintah kota medan? atau masyarakatnya? atau mungkin alam semesta yang salah? 

Kalau dilihat dari posisi diatas, sedikit bisa kita simpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini Pemkot Medan, yang dinilai masih kurang serius untuk menyikapi persolaan kemiskinan di Kota Medan.

Hal ini bisa dilihat dari statistik diatas dan secara regulasi saat ini, Pemko Medan seharusnya sudah layak untuk menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Percepatan, Pengendalian, Penanggulangan Kemiskinan, karena jelas Perdanya sudah ada.

Namun Perwal sebagai turunan daripada Perda tersebut belum juga ada. Ini membuktikan bahwa patut diduga bahwa Pemko Medan tidak serius untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan ini. 

Secara kemampuan, masyarakat Kota Medan yakin dan berharap penuh kepada walikota yang menjabat saat ini, sebab beliau merupakan seorang menantu orang nomor 1 (satu) di Republik Indonesia, namun apa boleh buat walikota saat ini masih fokus untuk mengurus persolaan lain, seperti pemenangan salah satu paslon presiden, sehingga terkesan lupa akan tanggungjawab di pemerintahan Kota Medan. 

Jadi apa yang bisa kita lakukan? sebagai masyarakat, mahasiswa, organisasi, NGO, LSM yang ada dikota medan.

Yang bisa kita lakukan adalah dengan terus mengingatkan dan menyuarakan agar pemkot medan saat ini harus serius untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Kota Medan, termasuk persoalan kemiskinan, sebab kemiskinan adalah permasalahan serius, bahkan dalam konstitusi UUD 1945 pun persoalan kemiskinan di cantumkan secara khusus  dalam Pasal 34 ayat (1), itu membuktikan bahwa persolaan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, karena keberhasilan salah satu negara adalah kemiskinan bisa dilatasi secara berlanjut. Dan untuk menutup tulisan ini, penulis mengutip pesan presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno. 

"Perbaikan nasib ini hanya bisa datang seratus persen, bila masyarakat sudah tidak ada lagi kapitalisme dan imperialisme," demikian kata Bung Karno.

Pemko Medan Dinilai Tidak Serius Dalam Pengentasan Kemiskinan