Oposisi : Opsi Penyeimbang Timbangan Kekuasaan Politik di Pemerintahan Dinasti

Penulis : Andreas Sihombing

Gambar : Oposisi : Opsi Penyeimbang Timbangan Kekuasaan Politik di Pemerintahan Dinasti. Lidinews.id

Lidinews.id - Hasil sidang PHPU 2024 telah menunjukkan runtuhnya wibawa Mahkamah Konstitusi dihadapan sebagian besar warga negara.

Sejarah mencatat bahwa telah terjadi  pertama sekali dissenting opinion oleh hakim MK. Hal ini membuktikan bahwa  tiga hakim MK meyakini adanya pelanggaran hingga kecurangan yang sistematis yang secara tidak langsung disupiri oleh Presiden Jokowi dan pejabat tinggi lainnya.

Sebelumnya juga telah terjadi suatu upaya mulus yang dibantu oleh mantan hakim ketua MK, Anwar Usman yang meloloskan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka dari syarat usia pencalonan capres / cawapres.

Setelah putusan tersebut, Anwar Usman diberhentikan dari hakim MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik. Tetapi nasi sudah gosong, putusan sudah final dan mengikat dan akan tetap menguntungkan Gibran untuk bisa maju dalam Pilpres 2024.

Dalam konteks ini, wibawa MK patut dipertanyakan. Berbagai upaya, bukti dan saksi yang menerangkan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Gibran telah disampaikan oleh tim AMIN dan tim Ganjar – Mahfud pada saat sidang PHPU tempo lalu, tetapi hanyalah sia-sia belaka, semuanya ditolak oleh hakim MK.

Dengan itu, pasangan Prabowo-Gibran akan memimpin negara kita selama 5 tahun ke depan dan pelantikan akan dilakukan pada 20 Oktober 2024 nanti. Keberadaan Gibran yang sistematis dibantu oleh orang-orang yang berkuasa tentu menimbulkan polemik politik dinasti yang kerap hangat dibicarakan.

Beberapa partai telah menyatakan sikap mereka di pemerintahan mendatang. Selain partai pengusung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB juga siap bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara itu PDIP sampai sejauh ini belum menyatakan sikap mereka  apakah akan bergabung atau akan menjadi oposisi.

Satu sisi, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri  memiliki hubungan yang baik-baik saja dengan  Prabowo Subianto. Lain hal nya antara Megawati dengan Presiden Jokowi yang telah dianggap berkhinat terhadap partai PDI Perjuangan.

Kemungkinan yang dapat terjadi antara lain, PDI Perjuangan  ikut bergabung dalam pemerintahan dengan mengisyaratkan Gibran dikunci dalam kamar dan  tak akan berkutik.

Kemungkinan lainnya juga dapat terjadi selama PDI Perjuangan belum menentukan sikap, mengingat PDI Perjuangan juga pernah berperan sebagai oposisi dikala pemerintahan SBY.

Kemudian yang berpotensi menjadi oposisi lainnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebelumnya, PKS telah menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Jokowi dan besar kemungkinan akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto.

Keberadaan oposisi sangat diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Terlebih track record pada pemilu kali ini diwarnai dengan polemik, indikasi kecurangan, pemberian jabatan hingga dinasti yang kemungkinan dibangun dalam politik kali ini.

Kekuasaan tidak boleh dibiarkan dikendalikan oleh sekelompak orang yang berpotensi hanya menguntungkan orang-orang itu juga.

Tentu hal tersebut harus dihindari demi kepentingan nasib bangsa, masyarakat hingga hukum, ya walaupun hukum sudah mengalami sedikit goncangan di tangan orang yang memiliki kekuasaan.

Saat ini timbangan kekuasaan politik sedang miring sebelah dan kebetulan lebih berat dan dikuasai oleh penguasa yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengotak-atik hukum yang ada.

Setelah upaya dalam sidang PHPU kurang membuahkan hasil, opsi yang paling bagus dipilih untuk  kedepannya adalah menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto.

PDI Perjuangan dan PKS harus berani mengambil sikap menjadi oposisi dan siap untuk  mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

PDI Perjuangan dan PKS diharapkan mampu mewujudkan  fungsi oposisi yang dimana sebagai penyeimbang kekuasaan, menjaga alternatif kebijakan dan stimulus persaingan antar elite pemerintah.

Mengingat PDIP dan PKS adalah dua partai besar dan memiliki ideologi yang kuat serta dikenal dengan solid nya antar sesama kader mereka.

Jika demikian, maka timbangan kekuaaan yang sebelumnya berat sebelah diharapkan dan diyakini akan kembali seimbang.

Kita berharap PDI Perjuangan dan PKS akan segera menyatakan sikap mereka untuk mengambil peran oposisi. Walaupun demikian, sikap kedua partai tersebut bisa saja berubah mengingat dinamika politik di tanah air.

Editor : Arjuna H T Munthe

Oposisi : Opsi Penyeimbang Timbangan Kekuasaan Politik di Pemerintahan Dinasti